Rapat koordinasi desk pemilu kepala daerah atau pilkada digelar oleh Pemerintah Kabupaten Barito Selatan sebagai persiapan untuk menyukseskan pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Tengah pada 23 September 2020.
“Pelaksanaan Rapat koordinasi tersebut terlaksana atas kerjasama dengan instansi terkait seperti Komisi Pemilihan Umum (KPU) Barito Selatan, Banwaslu, Polres, Kodim 1012 Buntok beserta instansi terkait lainnya seperti Kesbangpol dan Disdukcapil, Satpol PP, dan camat di daerah ini,” kata Sekretaris Daerah Barito Selatan Edy Purwanto di Buntok, Senin.
Lanjut dia, tim yang tergabung dalam Desk Pilkada ini nantinya akan saling berkoordinasi supaya proses pelaksanaan pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Tengah nantinya bisa berjalan dengan sukses dan lancar.
Rapat koordinasi dilaksanakan dalam upaya untuk koordinasi dan identifikasi awal. Selain itu, rapat tersebut untuk menginventarisir tentang persiapan, kesiapan, kendala maupun kemungkinan kendala yang akan dihadapi menjelang maupun pada saat pelaksanaan pilkada nanti.
Ia berharap dengan adanya Desk Pilkada tersebut, para pihak terkait dapat memiliki persamaan persepsi, supaya ada sinkronisasi data dan informasi yang strategis terkait dengan pelaksanaan pilkada.
Dengan demikian, lanjut dia, para pengambil kebijakan di kabupaten dapat mengambil langkah-langkah yang tepat dalam mengantisipasi masalah yang mungkin akan terjadi.
Selain itu juga ia menyampaikan, dalam rapat koordinasi, pihaknya membahas persiapan pada masing instansi terkait dalam menghadapi pilkada Gubernur dan Wakil Gubernur.
Edy mencontohkan, seperti dengan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil), pihaknya membahas terkait perkembangan data kependudukan, jumlah penduduk, wajib Kartu Tanda Penduduk (KTP), jumlah yang sudah perekaman data dan yang terekam, serta apakah sudah atau belum dicetak KTP elektroniknya, termasuk ketersediaan blangko KTP elektroniknya.
Edy Purwanto juga menambah dengan Satpol PP terkait kesiapan tenaga Linmas atau petugas ketertiban yang akan bertugas di tempat pemungutan suara (TPS), termasuk seragam yang tidak mesti dalam bentuk pakaian lengkap, namun bisa dengan atribut yang seragam.
“Dengan Polres dan Kodim 1012 Buntok kita membahas terkait dengan kekuatan yang akan disiagakan saat pilkada, potensi gangguan kamtibmas, menjelang, saat dan setelah Pilkada,” ucap Edy.
Sementara itu, koordinasi dengan camat dilakukan terkait dengan dukungan fasilitasi bagi jajaran KPU dan Bawaslu Barito Selatan di kecamatan, jaringan komunikasi, dan salah satu yang menjadi perhatian terkait jalur distribusi.
“Dalam rapat itu juga, kita mempertanyakan apakah masih ada kecamatan yang belum menyerahkan usulan aparatur sipil negara untuk diperbantukan pada Panitia Pengawas Kecamatan,” demikian Edy Purwanto.
(sumber : antaranews/mr)