MMCBarsel – Nusa Dua, Bali – Pemerintah
Kabupaten Barito Selatan (Pemkab Barsel) menerima Apresiasi dan Penghargaan
Hasil Evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (SAKIP) Reformasi Birokrasi
(RB) dan Zona Integritas (ZI) Oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara
dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB) Republik Indonesia (RI) di Bali Nusa
Dua Convention Center 1, Rabu
(6/12/2023).
Sebagaimana tertuang dalam Grand Design Reformasi
Birokrasi 2010-2025, telah berjalan di koridor yang tepat. Hal ini ditandai
dengan peningkatan kualitas birokrasi di Indonesia yang mendapat penilaian
positif dari Worldwide Governance Indicators (WGI), di mana Indonesia menempati
posisi ke-73 dari 214 negara di dunia, untuk itu Kemenpan RB memberikan
Apresiasi kepada pemerintah daerah yang telah mencapai indeks RB dan SAKIP.
Wakil Presiden RI Ma’ruf Amin dalam sambutannya mengatakan
keberhasilan pencapaian indeks RB dan
indeks SAKIP (Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah), serta instansi
telah ditetapkan sebagai zona integritas, juga diikuti dengan perbaikan nyata
pada tata kelola pemerintahan, tegas Wapres.
Sementara itu Pemkab Barsel menerima penghargaan
Akuntabilitas Kinerja tahun 2023 dengan predikat B yang diserahkan langsung oleh Menpan RB RI Abdullah Azwar Anas dan diterima oleh Penjabat (Pj) Bupati Barito Selatan H. Deddy
Winarwan
Usai menerima penghargaan Pj. Bupati Barsel H. Deddy
Winarwan didampingi Sekretaris Daerah Edy Purwanto, Kepala Bappeda Kab.Barsel
Jaya Wardhana, Kepala Bagian Ortal Setda Barsel H. Yuhni dan Camat Dusun Hilir Eko
Hermansyah mengatakan bahwa prestasi ini semakin menjadi motivasi, baik bagi
instansi yang ada di Barsel untuk terus
melakukan terobosan dalam menggerakkan reformasi birokrasi yang berdampak
langsung bagi masyarakat, pungkas tutur Deddy
Sebelumnya, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi (PANRB) Abdullah Azwar Anas, menyampaikan bahwa memasuki
tahun-tahun akhir Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025, Kementerian PANRB
saat ini tengah menyusun arah kebijakan RB di masa yang akan datang. Ke depan,
RB akan difokuskan pada transformasi digital untuk mewujudkan digital
bureaucracy dengan mengembangkan digital structure, digital culture, dan
digital competency.
“Kedepan, kita akan meng-interoperabilitas-kan
berbagai layanan, sehingga pelayanan publik dapat diakses melalui Portal
Pelayanan Publik secara terpadu dan terintegrasi,” tutup Menteri PANRB.
Hadir dalam acara tersebut, Menteri Keuangan Sri
Mulyani Indrawati, Menteri Dalam Negeri M. Tito Karnavian, Pj. Gubernur Bali
Sang Made Mahendra Jaya, dan Ketua KPK Nawawi Pomolango serta seluruh kepala
daerah penerima penghargaan dari Kemenpan RB.(//pubdok//diskominfobarsel//R1//Tim//)